vLqbakIApNKZh93zTL4LsZqBMSpXLgKgdBmD7Q8S
Bookmark

Contoh Soal Latihan Ujian Profesi Advokat dan Jawabannya Tahun 2022; Pilihan Ganda Episode 02



Attention: Sebelum Mengerjakan Soal-Soal pilihan ganda di bawah ini, ada baiknya, anda menyetel STOPWATCH selama 120 menit, anggaplah ini adalah ujian sungguhan untuk mengatur seberapa anda bisa menjawab soal-soal ini dan sampai menit berapa anda selesai menjawab soal-soal ini. Terimakasih.!


...............  SELAMAT MENGERJAKAN  ...............



1. Hak Retensi adalah :

a. Hak menahan surat kuasa

b. Hak menangani perkara-perkara kecil

c. Hak Advokat untunuk menuntut upah

d. Hak menahan surat-surat asli/penting


2. Apabaila terjadi benturan kepentingan ( conflict of interest) sebaiknya Advokat yang bersangkutan harus:

a. Menanyakan pendapat rekan Advokat yang lain

b. Tetap menangani perkara

c. Mencari Pembenaran atas terjadinya benturan kepentingan

d. mengundurkan diri menangani perkara


3. Hak Retensi Advokat diatur dalam:

a. PAsal 1320 KUH Perdata

b. PAsal 1601 KUH Perdata

c. PAsal 1812 KUH Perdata

d. Pasal 1338 KUH Perdata


4. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam satu perkara dapat ditunjukan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali suart-surat yang bersangkutan dibuat dengan bukti:

a. Pro bono

b. Sans Prejudice

c. Pro deo

d. Pro Justitia


5. Ploi dasi putih yang terdapat pada kelengkapan toga Advokat menurut ketentuan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.07.UM.01.06 tahun 1983 16 Desember 1983 berjumlah:

a. 9 Buah

b. !0 Buah

c. 7 Buah

d. 5 Buah


6. Advokat Asing dilarang untuk:

a. Bercara di persidangan, berpraktik

b. Membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia

c. a dan b benar

d.a dan b salah


7. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menjelaskan:

a. Advokat yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b.Advokat orang yang berpofesi menangangi perkara huku, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Advokat orang yang mebela, mendampingi, mewakili klien di dalam dan di luar pengadilan

d. Advokat orang yang berprofesi jasa hukum Litigasi dan Non-Litigasi


8. Larangan merebut klien dari teman sejawat, dapat dilihat dalam:

a. Pasal 5 huruf d Kode Etik Advokat

b. Pasal 6 Kode Etik Advokat

c. Pasal 2 Kode Etik Advokat

d. Pasal 8 Kode Etik Advokat


9. Menerima pengaduan dari teradu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu, merupakan salah satu betuk putusan Majelis Dewan Kehormatan Daerah/Cabang yang dapat dilihat dalam:

a. Pasal 20 Kode Etik Advokat

b. Pasal 18 Kode Etik Advokat

c. Pasal 16 ayat 1 Kode Etik Advokat

d. Pasal 18 ayat 1 Kode Etik Advokat


10. DasarPemberi Kuasa untuk menerima kuasa yang lain untuk meminta pertanggung jawaban untuk melanjutkan penerimaan kuasa, hal itu dapat dilihat kata dalam surat kuasa yang berbunyi:

a. Bersama-sama

b. Sendiri-sendiri

c. A dan B benar

d. A dan B salah


11. Undang-Undang Bantuan Hukum diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2021

d. Undang-Undang 18 Tahun 2003


12. Jika Menilik pada sejarah Organisasi Advokat yang pertama kali dibentuk adalah:

a. PERADI

b. PAI

c. PERADIN

d. PUSBADHI


13. Organisasi Advokat yang ikut merumuskan kode etik, antara lain disebutkan di bawah ini, terkecuali yaitu:

a. AKHI ( Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia )

b. SPI ( Serikat Pengacara Indonesia )

c. HKHPM ( Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal )

d. APSI ( Asosia Pengacara Syariah Indonesia )


14. Salinan berita acar sumpah Advokat oleh Panitera Pengadilan Tinggi bersangkutan dikirim kepada:

a. Menteri Hukum dan HAM

b. Organisasi Advokat

c. Pengadilan Tinggi

d. Mahkamah Agung


15. Sebutan untuk sesama Advokat adalah:

a. Rekan Sejawat

b. Rekanan Sejawat

c. Teman Sejawat

d. Semua salah


16. Yang merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada Advokat yang terbukti melanggar Kode Etik Advokat:

a. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu

b. Peringatan biasa

c. Peringatan keras

d. Pemecatan dari Organisasi Advokat


17. Sanksi tertinggi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Advoakt terhadap Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat adalah:

a. Pemecatan dari keanggotan Organisasi Advokat sementara waktu

b. Pemecatan dari keanggoatan Organisasi Profesi

c. Penjatuhan hukuman ganti rugi sebesar gugatan

d. Peringatan keras dari Organisasi Advokat


18. Pasal 16 ayat ayat (1) Kode Etik Advokat menyatakan yang diberikan dalam keputusan dapat berupa;

a. Peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga.

b. Peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan Pemecatan dari keanggoataan.

c. Peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggoataan organisasi profesi.

d. Peringatan biasa, peringatan keras, peringatan sementara waaktu, dan pemecatan dari profesi keanggotaan


19. Profesi Advokat adalah profei yang mulia dn terhormat ( officium nobile) terdapat dalam ;

a. Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat

b. Pasal 8 huruf b Kode Etik Advokat

c. UU Advokat No. 18 Tahun 2003

d. Pasal 29 ayat (1) UU Advokat No.18 Tahun 2003


20. Yang dimaksud teman sejawar dapat dilihat dalam :

a. UU No. 18 ayat (2) Tahun 2003

b. Pasal 31 UU Advokat

c. Pasal 5 huruf d Kode Etik Advokat

d. UU No.18 Tahun 2003


21. Dalam Pasal 29 UU Advokat mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Ham setiap : 

a. Satu Tahun ;

b. Perubahan .

c. Pergantian Pengurus.

d. Satu Bulan



22. Menurut Pasal 5 Kode Etik Advokat hubungan dengan teman sejawat adalah :

a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormantan .

b. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat .

c. Tidak diperkenankan merebut klien dari rekan sejawat.

d. Semua benar



23. Selambat-lambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan :

a. 3 Hari.

b. 14 hari.

c. 21 hari.

d. 7 hari .



24. Didalam Pasal 14 Kode Etik Advokat setiap dilakukan persidangan Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh:

a. Panitera.

b. Ketua Majelis.

c. Majelis .

d. Semua benar .



25. Menurut Pasal 18 Kode Etik Advokat pemeriksaan tingkat banding , pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib disampaikan dalam waktu :

a. 7 hari.

b. 14 hari.

c. 21 hari.

d. Semua benar .



26.  Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat menurut Pasal 125 HIR di sebut :

a. Putusan Sela .

b. Putusan Verstek.

c. Putusan Kontradiktoir.

d. Putusa Verzet



27.  Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran tergugat dapat mengajukan :

a. Verstek.

b. Verzet.

c. Derdenverset.

d. Banding .



28 Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas :

a. Surat.

b. Surat , saksi , persangkaan , pengakuan , sumpah.

c. Surat , saksi , persangkaan .

d. Surat , saksi , persangkaan , pengakuan , sumpah ,pemeriksaan setempat , keterangan ahli.



29. Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dpat meminta penyitaan :

a. Sita eksekusi

b. Sita conservatior

c. Sita revindicatoir

d. Sita marital



30. Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam Pasal berapa dalam HIR :

a. 124 HIR

b. 125 HIR

c. 126 HIR

d. 129 HIR



31. Unus testis nullus testis diatur dalam Pasal berapa dalam HIR :

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 163 HIR

d. 169 HIR



32. Putusan yang amar putusnya adalah menghukum salah satu yang berpekara di sebut  : 

a. Putusan Deklaratoir

b. Putusan Konstitutif

c. Putusan Condemnatoir

d. Putusan Verstek



33. Jika dalam suatu perkara yang sedang berlangsung terdapat pihak ketiga yang dapat menggabungkan diri kepada salah satu pihak , baik Penggugat atau Tergugat maka campuran pihak ketiga dalam perkara ini disebut :

a. Intervensi

b. Voeging

c. Derden Verzet

d. Vridjwaring



34. Amir mengajukan gugatan terhadap Budi , dengan tuntutan agar Budi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Amir dari Budi . Namun ternyata diketahui bahwa Amir belum melunasi pembayara atas pembelian tanah tersebut kepada Budi . Sehubungan dengan adanya gugatan dari Amir. Budi dapat melakukan tindakan hukum yaitu :

a. Budi melakukan upaya derden verzet

b. Budi dapat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Amir.

c. Budi tidak dapat melakukan upaya hukum apapun sampai gugatan yang diajukan Amir tersebut diputus oleh Hakim.

d. Budi dapat seger mengajukan gugatan baru dan terpisah



35. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara Perdata berkaitan dengan wilayah Pengadilan disebut :

a. Eksepsi kewenangan absolute

b. Eksepsi dilatoir

c. Eksepsi kompensi relatif

d. Eksepsi peremtoir



36. Sita Revindicatoir Beslag dapat dimintakan terhadap Barang : 

a. Barang yang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat.

b. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat

c. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat

d. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat



37. Hukum Acara Perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan dengan syarat  

a. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak , asalkan Tergugat belum memnyampaikan jawaban.

b. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak , meskipun Tergugat telah menyampaikan jawaban.

c. Dapat dillakukan oleh Penggugat ataspersetujuan Tergugat, meskipun tergugat belum menyampaikan jawaban.

d. Dapat dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat , meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam jawaban.



38. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekeyaan milik pihak ketiga . Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut :

a. Perlawanan

b. Gugatan

c. Derden Verzet

d. Verzet



39. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak salah satu pihak disebut :

a. Intervensi

b. Voeging

c. Tussenkomst

d. Vridjwaring



40. Sita Jaminan Conservatoir Beslag dapat dimintakan terhadap Barang :

a. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat

b. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat

c. Barnag tidk bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat

d. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat



41. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi Lelang meliputi : 

a. Penetapan sita eksekusi – aanmaning – berita acara eksekusi – penetapanlelang – pengumuman lelang.

b. Aanmaning – penetapan sita eksekusi – aanmaning – pengumunan lelang – penetapan lelang.

c. Aanmaning – penetapan sita eksekusi – berita acara esksekusi – penetapan lelang – pengumunan lelang.

d. Aanmaning – penetapan sita eksekusi – berita acara sita eksekusi – pengumunan lelang- penetapan lelang.



42. Dalam Proses mediasi dikenal istilah Kaukus yang artinya : 

a. Pertemuan antara mediator dengan seorang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan .

b. Pertemuan antara mediator dengan para pihak yang berpekara

c. Pertemuan antara para pihak yang berpekara tanpa didampingi oleh para kuasa hukumnya.

d. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak yang berpekara tanpa dihadiri pihak lain



43. Jenis Penahan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP yaitu :

a. Penahan Rutan

b. Penahanan rumah dan penahanan kota

c. Penahanan badan

d. Jawaban a dan b benar



44. Penggeledahaan menurut Pasal 33 KUHAP harus dengan izin :

a. Ketuan Pengadilan

b. Kajari

c. Ketua Pengadilan Negeri

d. Mahkamah Agung



45. Barapa lama waktu penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP :

A. 14 hari

B. 40 hari

C. 20  hari

D. 60 hari



46. Menurut Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili  :

a. Zakat

b. Infaq

c. Ekonomi Syariah

d. Semua benar



47. Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesainnya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselasaikan peling lama :

a. 14 hari kerja

b. 21 hari kerja

c. 30 hari kerja

d. 60 hari kerja



48. Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelasaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya  :

a. 30 hari kerja

b. 40 hari kerja.

c. 50 hari kerja

d. 60 hari kerja



49. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai officium nobile. Apa yang dimaksud dengan officium nobile :

a. Kepribadian Advokat;

b. Martabat Advokat;

c. Profesi terhormat;

d. Rasa solidaritas Advokat;


50. Dibawah ini adalah tujuan umum dibentuknya Organisasi Advokat, kecuali :

a. Untuk memperjuangkan dan membela hak serta kepentingan setiap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya;

b. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan untuk membela kepentingan klien dari setiap Advokat;

c. Untuk menumbuhkan dan memelihara persatuan dan kesatuan antar Advokat;

d. Untuk menegakkan harkat dan martabat profesi Advokat;



51. Surat koresponden yang diberi tanda “Sans Prejudice” maksudnya adalah:

a. surat tersebut dibuat tanpa adanya prasangka.

b. surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di muka pengadilan.

c. surat tersebut bersifat rahasia.

d. surat tersebut harus ditunjukkan kepada hakim yang memeriksa perkara.



52. Izin atau verguning adalah keputusan yang isinya:

a. memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan;

b. memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan;

c. memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang penting bagi umum;

d. tidak ada jawaban yang benar;



53. Gugatan TUN mengandung prinsip praduga Rechmatig, maksudnya:

a. Gugatan TUN tidak menunda dilaksanakannya Keputusan TUN;

b. Gugatan TUN menghalangi pelaksanaan Keputusan TUN;

c. Gugatan TUN menunda pelaksanaan Keputusan TUN;

d. Jawaban b dan c benar;


 

54. Keputusan TUN bersifat  konkrit, maksudnya adalah:

a. keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu;

b. keputusan TUN tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu;

c. keputusan TUN tersebut ditujukan terhadap objek yang berwujud dan tidak abstrak;

d. keputusan TUN tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain;



55. Keputusan TUN mengandung asas “praesumptio iustae causa”, maksudnya adalah:

a. Keputusan TUN bersifat final dan individual;

b. Keputusan TUN harus dianggap sah sebelum dibuktikan sebaliknya;

c. Keputusan TUN berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

d. Keputusan TUN harus diterbitkan oleh Pejabat TUN yang berwenang;



56. Konsesi merupakan suatu bentuk keputusan yang isinya:

a. memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan;

b. memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan;

c. memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang penting bagi umum;

d. tidak ada jawaban yang benar;



57. Penyidik adalah   : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pgawai Negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusu oleh Undang-unsang untuk melakuan penyidikan

b. Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia

c. Pejabat yang diberikan wewenang melakukan penyidikan

d. Semua salah .


58. Pada tanggal 30 Agustus 1964 memiliki arti penting yaitu?

a. Lahirnya PUSBADHI

b. PAI digantikan PERADIN

c. Berdirinya LBH

d. Lahirnya AAI


59. Pada tanggal 30 Agustus 1964, Lembaga bantuan hukum dan Organisasi Advokat bersatu yaitu?

a. Berdirinya LBH

b. Lahirnya PUSBADHI

c. PAI menggabunngkan diri dengan PERADIN

d. Lahirnya AAI


60. Lahirnya Kode Etik Advokat pada:

a. 20 Mei 2022

b. 21 Mei 2002

c. 23 Mei 2003

d. 23 Mei 2002


61. Pihak ke tiga mengajukan permohonan untuk masuk dalam perkara yang sedang berllangsung:

a. Vriwaring

b. Interventie

c. Tussenkomst

d. Voeging


62. Pihak yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dalam persidangan:

a. Voeging

b. Derden Verzet ( Perlawanan Pihak ketiga )

c. Tussenkomst

d. Verstek


63. Sesuai alasan Hukum Acara Perdata maka Hakim Bersifat;

a. Reaktif

b. Pasif.

c. Aktif

d. Semuanya salah


64. Pada prinsipnya teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah.

a. Teori Pembuktian Peraturan Perundang-undangan secara positif

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

c. Teori Pembuktian berdsarkan undang-undang negatif

d. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti


65. Pihak lawan (termohon kasasi) berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu..... sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi, jawaban titik-titik tersebut ialah:

a. 14 Hari

b. 8 Hari

c. 21 Hari

d. 7 Hari


66. Eksepsi yang diajukan karena gugatan mengandung cacat dari segi pihak maka secara umum disebut dengan:


a. Exceptio declinatoir
b. Exception actor sequitor forum rei
c. Eksepsi ne bis in dem
d. Eksepsi error in persona

67. Eksepsi dengan alasan perkara yang diajukan masih prematur yang menyebabkan belum lahirnya dasar untuk menggugat adalah:
a. Eksepsi peremptoria
b. Eksepsi obscuur libel
c. Eksepsi dilatoris
d. Eksepsi temporis

68. Eksepsi degan alasan pihak penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat adalah:
a. Eksepsi obscuur libel
b. Eksepsi diskualifikasi
c. Eksepsi res judicata
d. Eksepsi plurium litis consortium

69. Eksepsi dengan alasan perkara yang diajukan merupakan perkara yang sama dengan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tehap adalah:

a. Eksepsi obscuur libel
b. Eksepsi diskualifikasi
c. Eksepsi res judicata
d. Eksepsi plurium litis consortium

70. Eksepsi dengan alasan perkara yang diajukan tidak terang atau isinya gelap dari segi dasar hukum maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah:
a. Eksepsi obscuur libel
b. Eksepsi diskualifikasi
c. Eksepsi res judicata
d. Eksepsi plurium litis consortium

71. Putusan tentang kewenangan mengadili secara absolut dilakukan melalui:
a. Putusan akhir
b. Putusan sela
c. Putusan provisi
d. Bersama-sama dengan putusan atas pokok perkara dalam putusan akhir

72. Eksepsi dengan alasan perkara yang diajukan didasarkan pada perjanjian yang mengandung paksaan atau compulsion adalah:
a. Exceptio non adimpleti contractus
b. Exceptio metus causa
c. Exceptio litis pedentis
d. Exceptio pacti conventi

73. Eksepsi yang didasarkan pada perjanjian yang bersifat timbal balik, dimna Tergugat mendalilkan bahwa Pengugat tidka berhak untuk menggugatTergugat atas alasan wanprestasi bahwa karena Penggugat telah melakukan wanprestasi tersebut:
a. Exceptio non adimpleti contractus
b. Exceptio metus causa
c. Exceptio litis pedentis
d. Exceptio pacti conventi

74. Beberapa jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR disebutkan dibawah ini kecuali:
a. Surat
b. Saksi
c. Ahli
d. Pengakuan

75. Suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum disebut sebagai
a. Uit Voerbaar bij vooraad
b. Bijdende bewijs kracht
c. Niet ontvankelijke verklaard
d. Plurium litis consortium

76. Untuk mebuktikan dalil gugatan, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat juga dibebani kewajibannya untuk membuktikan, ketentuan itu diatur dalam:
a. Pasal 1863 BW
b. Pasal 1865 BW
c. Pasal 1866 BW
d. Pasal 1864 BW

77. Permohonan Banding dapat diajukan dala jangka waktu:
a. 7 Hari
b. 8 Hari
c. 15 Hari
d. 14 Hari

78. Atas putusan yang menyatakan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penggugat yang dikalahkan dalam perkara tersebut:
a. Banding
b. Kasasi
c. Perlawanan
d. Prorogasi

79. Atas menyatakan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Tergugat yang dikalahkan dalam perkara tersebut
a. Banding
b. Kasasi
c. Perlawanan
d. Prorogasi


80. Pengajuan memori kasasi diajukan dalam jangka waktu:
a. 14 Hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarakan
b. 14 Hari sejak tanggal putusan pengadilan tingkat banding, diberitahukan
c. 7 Hari sejak tanggal putusan pengadilan tingkat banding, diberitahukan
d. &Hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarakan


81. Pihak lawan (termohon kasasi) berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu..... sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi:
a. 7 Hari
b. 8 Hari
c. 14 Hari
d. 21 Hari

82. Pelaku tindak pidana dapat dihapuskan kesalahannya karena
a. Alasan pembenaran dan overmatch
b. Pelaku tidak terlibat tindak pidana
c. Pelakunya hanya menggerakkan suatu kejahatan
d. Pelaku meninggal dunia


83. Penyidik dalam menggunakan wewenangnya dalam menggeledah rumahbharus:
a. Disaksikan oleh minial 2 orang saksi
b. Ada surat izin dari pengadilan negeri setempat
c. Berpangkat minimal kapten
d. Menunjukkan KTP terhadap ketua RT


84. Penyidik pembantu menurut KUHAP adalah:
a. Pejabat Negara yang diberikan kewenangan menurut KUHAP
b Pejabat kepolisan RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang duatur dalam KUHAP.
c. Ajudan Kapolsek yang diberikan kewenangan menurut KUHAP
d Pejabat Negara Sipil yang diberikan kewenangan menurut Undang-Undang


85. Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri dipimpin oleh:
a.Hakim Anggota
b. Panitera
c. Ketua Pengadilam
d. HakimTunggal

86. Dalam menyusun surat dakwaan, jaksa harus nebgacu pada:
a. BAP Penuntut Umum
b.BAP di persidangan
c. Berdasarkan keyakinan Hakim
d. Penyidik


87. Siapa yang berhak memberikan izin penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana:
a. Ketua Pengadilan Negeri
b. Penyidik
c. JPU
d. Haim

88. Dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis penahanan, kecuali:
a. Penahan Rumah
b. Penahanan Rumah Tahanan Negara
c. Penahanan Kota
d. Penahanan Rutan


89. Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohana kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakawa:
a.14 Hari
b. 7 Hari
c. 30 Hari
d. 12 Hari


90. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, hanya berlaku paling lama:
a. 20 Hari
b. 40 Hari
c. 60 Hari
d. 50 Hari


91. Alat Bukti yang sah dalam KUHAP adlah sebagai berikut, kecuali:
a. Bukti eletronik
b. Surat
c. Saksi
d. Petunjuk

92. Alat Bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa alat bukti, kecuali:
a. Keterangan terdakwa
b. Surat
c. Keterangan Ahli
d. Keterangan Saksi


93. Jika masa penahan untuk penyidikan telah diperpanjang selama 90 (sembilah puluh) hari tetapi penyidikan belum juga selesai, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama:
a. 60 Hari
b. 50 Hari
c. 40 Hari
d. 30 Hari


94. Jangka waktu Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi pada tingkat kasasi adalah:
a. 90 Hari
b. 90 Hari Kerja
c. 60 Hari
d. 60 Hari Kerja



95. Kewenangan Peradilan Agama dalam meutus perkara tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diperluas oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. salah satu materi perkara baru yang menjadi kewenangan Peradilan Agma berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahum 2006 adlah:
a. Eknomi Syariah
b. Zakat
c. Wakaf
d. Hibah

96. Talah yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhdap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut adalah:
a. Talak bain shugraa
b. Talak Bid`I
c. Talak Sunny
d Talak Raj`I


97. Perubahan pertama atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ialah:
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2006
c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2006
d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2006


98. Bagi sengketa Umat Islam di bidang perkawinan, wasita, hibah, wakaf, dan lain-lain telah diatur dalam:
a. Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
b. Pasal 94 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
c. Pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
d. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006


99. Talak terjadi untuk ketiga kalinya talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali bekas istri telah menikah lagi dengan oranglain dan terjadi perceraian dan habis masa iddah nya adalah:
a. Li`an
b. Ba`in Khubraa
c. Raj`i
d.Sunny


100. Penyelesaian perselisihan wakaf merupakan kewenangan peradilan agama daitur dalam pasal... Kompilasi Hukum Islam :
a. 227
b. A76
c. 226
d. 221

101. Undang-Undang tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:
a. UU 2 Tahun 2004
b. UU 21 Tahun 2000
c. UU 24 Tahun 2003
d. UU 13 Tahun 2003

102. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartie secara musyawarah umtuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama:
a. 60 Hari Kerja
b. 40 Hari Kerja
c. 30 Hari Kerja
d 21 Hari Kerja


103. Para pihak haeus sudah memebrikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya menurut Pasal 13 selama:
a. 14 Hari Kerja
b. 30 Hari Kerja
c. 10 Hari Kerja
d. 7 Hari Kerja

104. Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung menurit Pasal 115 selambat-lambatnya…kerja:
a. 60 Hari
b. 30 Hari
c. 50 Hari
d. 90 Hari

105. Hukum Acara yang berlaku pada penagdilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang diatur dalam:
a. Pasal 57
b. Pasal 58
c. Pasal 56
d. Pasal 55

106. Pihak yang tidak memberikanpendapat dianggap menolak anjuran tertulis diatur dalam:
a. Pasal 17
b. Pasal 29
c. Pasal 13
d. Pasal 8

107. Menurut Pasal 32 kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis di dalam:
a. Putusan Arbitrase
b. Perjanjian penunjukan
c. Surat perjanjian biparti
d. Surat perjanjian arbitrase

108. Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis Halim menetapkan lain diatur dalam:
a. Pasal 95
b. Pasal 96
c. Pasal 92
d. Pasal 100


109. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan diatur dalam pasal:
a. Pasal 100
b. Pasal 95
c. Pasal 96
d. Pasal 92

110. Selama belum diputus oleh Pengadilan maka keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam:
a. Pasal 98
b. Pasal 51
c. Pasal 68
d. Pasal 67


111. Objek sengketa TUN yaitu, orang, badan hukum privat, badan atau pejabat TUN diatur dalam:
a. Pasal 4 angka 4
b. Pasal 1 angka 3
c. Pasal 1 angka 4
d. Pasal 4 angka 3

112. Dalam pemeriksaan dengan acara cepat, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak paling lama:
a. 7 Hari
b. 14 Hari
c. 12 Hari
D. 30 Har

113. Tenggang waktu mengajukan gugatan sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan pejabat tata usaha negara ialah selama:
a. 40 Hari
b. 90 Hari
c. 60 Hari
d. 30 Hari


114. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan, dalam pemeriksaan tersebut penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu:
a. 90 Hari
b. 60 Hari
c. 40 Hari
d. 30 Hari

115. Sebelum berdirinya Peradi maka para Advokat itu mendeklarasikan Peradi pada:
a. 7 April 2005
b. 7 Mei 2004
c. 21 November 2004
d. 23 Januari 2003


116. Uraisan garis besae perkembanga organisasi Advokat di Indonesia adalah:
a. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN , PAI, HPHI, PUSADHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI
b. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PAI, PERADIN, HPHI, PUSADHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI
c. PUSADHI, Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN, PAI, HPHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI
d. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN , PAI, PUSADHI, HPHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI

117. Istilah Penasihat Hukum diatur dalam:
a. UU No. 14 Tahun 1985
b. UU No. 14 Tahun 1970
c. UU No. 04 Tahun 2004
d. UU No. 18 Tahun 1981


118. Fungsi seorang Advokat dalam mengemban misi sebagai wakil/ kuasa dan kliennya, diistilahkan dengan:
a. Legal Advisor
b. Legal Service
c. Legal Consultat
d. A Representative of Clients


119. Pengajuan gugatan diajukan secara lisan dan secara tertulis, dan tata cara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam:
a. Pasal 123 HIR/142 RBg
b. Pasal 118 HIR/142 RBgc.
c. Pasal 122 HIR/144 RBg
d. Pasal 118 HIR/143 RBg


120. Salah satu alat bukti adalah keterangan ahli, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah:

a. Pendapat para ahli dalam text-book
b. Keterangan Kedokteran kehakiman
c. Apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
d. Visum et Reepertum





















Jawaban
1. D
2. D
3. C
4. B
5. B
6. C
7. A
8. A
9. B
10. A
11. C
12. B
13. D
14, D
15. C
16. A
17. B
18. C
19. A
20. D
21. A
22. D
23. C
24. B
25. C
26. B
27. B
28. B
29. C
30. D
31. D
32. C
33. B
34. B
35. C
36. B
37. A
38. C
39. C
40. A
41. C
42. D
43. D
44. C
45. D
46. D
47. C
48. C
49. C
50. B
51. B
52. B
53. A
54. B
55. B
56. C
57. A
58. B
59. C
60. D
61. B
62. C
63. B
64. A
65. A
66. D
67. C
68. B
69. C
70. A
71. B
72. B
73. A
74. C
75. A
76. B
77. D
78. A
79. C
80. A
81. C
82. A
83. B
84.B
85. D
86. D
87. A
88. D
89. A
90. A
91. A
92. C
93. A
94. B
95. A
96. D
97. B
98. D
99. B
100. C
101. A
102. C
103.C
104. B
105. B
106. C
107. D
108. A
109. C
110. D
111. C
112. B
113. B
114. D
115. A
116. B
117. D
118. A
119. B
120. C

Post a Comment

Post a Comment